Halo, Sobat Kreator! Coba deh jujur, seberapa sering kamu buka TikTok, X (dulu Twitter), atau Instagram, terus nemu meme atau komentar sarkas yang bunyinya kira-kira begini: “Wkwkwk, yah namanya juga di negara Konoha,” atau “Pak Hokage ke-7 kita lagi sibuk ngapain nih?”. Kalau kamu sering banget liat atau bahkan ikut ngetik komentar macam itu, santai, kamu nggak usah merasa aneh dan asing. Istilah “Negara Konoha” udah jadi semacam kode rahasia netizen Indonesia buat ngebahas kondisi negeri ini dengan gaya satire yang khas dan udah bukan lagi monopoli candaan receh anak-anak wibu pencinta anime Naruto. Julukan ini udah bermutasi jadi bahasa satir level dewa, sebuah metafora sosial-politik yang dalem banget. Kenapa harus Konoha? Karena di dalam fiksi Naruto, Konoha itu desa yang isinya orang-orang hebat dan potensial, tapi di balik layar panggungnya dipenuhi intrik politik super kotor, nepotisme klan, korupsi elite, dan hukum yang tajem ke bawah tapi tumpul ke atas. Saking kreatifnya netizen kita, kata KONOHA bahkan dipelesetkan jadi akronim yang sadis tapi bikin ketawa getir: Kingdom of Nepotisme, Oligarchy and Hidden Ambition.
Tapi, di balik meme dan tawa itu, ada kegalauan kolektif yang serius dan lebih dalam. Di esai panjang kali ini, kita nggak cuma mau ngomel-ngomel nggak jelas. Kita bakal bedah tuntas kenapa belakangan ini rasa nasionalisme kita kayak lagi kena mental. Kita akan selami dari berbagai sudut pandang, supaya kita benar-benar paham apa yang lagi terjadi di akar rumput masyarakat kita.
Skandal Paspor Inggris LPDP: Ilusi Orang Pintar dan Nasionalisme Transaksional
Mari kita buka dari sebuah kasus yang sempet bikin linimasa medsos kita cukup rame di Februari 2026 lalu. Ada seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bernama Dwi Sasetyaningtyas (biasa dipanggil DS atau Tyas), yang dengan happy-nya bikin video unboxing paspor Inggris untuk anaknya. Di video itu terlontar kalimat yang sukses bikin publik naik darah: “Cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA”.
Gila, kan? Publik langsung ngamuk, apalagi suami DS, Arya Iwantoro, ternyata juga awardee LPDP. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Stella Christie, sampai ikut memberikan pendapat dan pernyataan, bilang kalau ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi juga kegagalan pendidikan moral sejak dini, karena setiap peser beasiswa dari negara itu hakikatnya adalah “utang budi”. Secara aturan hukum internasional, Inggris memang menganut asas keturunan (ius sanguinis), dan Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal (single citizenship) dengan pengecualian ganda terbatas bagi anak (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006). Pihak LPDP sendiri merespons tegas, menegaskan adanya kewajiban mengabdi minimal dua kali masa studi (2n), dan memanggil sang suami dengan ancaman pengembalian dana.
Ayo kita pakai kacamata psikologi dan sosiologi. Kasus ini sebenarnya menelanjangi apa yang disebut Bias Meritokrasi dan pergeseran ke arah “nasionalisme transaksional”. Si alumni ini, karena merasa udah belajar mati-matian, mungkin mikir pencapaiannya adalah murni hasil keringat dan otaknya sendiri. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa di titik start, dia dapat privilese finansial dari pungutan uang pajak rakyat, termasuk tentunya pajak ibu-ibu yang beli sabun cuci di warung dan kamu yang suka jajan junkfood di Mc D dan KFC.
Di sisi lain, dari sudut pandang sosiolog Abdul Malik Gismar, ini adalah wujud nyata dari Inferiority Complex (rasa rendah diri kolektif) yang masih tersisa dari zaman kolonial. Kelas menengah terdidik kita saat ini makin ngeliat negara cuma sebagai penyedia fasilitas (utility). Kalau ditanya, “Kenapa pengen anaknya punya paspor asing atau jadi warga negara selain Indonesia?”, jawabannya gampang: cari fasilitas dan jaminan kesehatan, hukum, dan pendidikan yang lebih baik dan jelas. Mereka sadar, mencintai Indonesia itu satu hal, tapi mempercayakan masa depan anak di sistem yang sering bikin jantungan kayak gini, itu hal lain lagi. Ironis banget sih emang.
Saat Seniman “Mogok” Berkarya: Hilangnya Kepercayaan pada Hukum
Kalau kaum intelektual tadi pilih kabur lewat paspor, kelas kreatif kita di dalam negeri juga punya cara protes yang nggak kalah epic. Belakangan ini, banyak musisi dan pencipta lagu yang ogah-ogahan mendaftarkan atau mencatatkan karya mereka ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Secara hukum formal, hak cipta itu sebenarnya pakai prinsip deklaratif (diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014); artinya, hak itu lahir otomatis begitu karya diciptakan, tanpa harus dicatat dulu. Pemerintah juga udah coba merapikan sistem royalti lewat PP No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025, lengkap dengan Pusat Data Lagu/Musik (PDLM) dan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Tapi kenapa Jik Rahman dari Perhimpunan Musisi Bali (Pramusti) dan musisi-musisi lain masih ngerasa sistem bagi ratanya nggak proporsional dan merugikan lagu hits?.
Jawabannya satu kata: Distrust (ketidakpercayaan). Ada perasaan bahwa LMKN ini seperti “super-operator” negara yang gayanya “pungut dulu, bagi-baginya belakangan”. Ini diperparah dengan meledaknya skandal hukum baru-baru ini yang menimpa Amsal Sitepu, seorang videografer profesional yang mendadak kena tuduhan korupsi saat lagi ngerjain project video biasa. Kriminalisasi pekerja kreatif yang dinilai super janggal ini sukses bikin seniman se-Indonesia marah, protes dan bahkan ada yang malah merinding ketakutan (existential dread). Saking ngawurnya, Komisi III DPR sampai harus jadi penjamin Amsal, dan Kepala Kejaksaan Negeri Karo akhirnya ditarik dan dipanggil ke Jakarta. Gaes, kalau kita inget pelajaran filsafat politik dari Om John Locke, dia bilang manusia mau bikin negara itu tujuan utamanya buat ngelindungin “properti” mereka, termasuk karya cipta dan hasil pikiran. Nah, ketika aparat negara malah jadi ancaman buat warganya sendiri, orang akan mempraktikkan apa yang disebut Learned Distrust (ketidakpercayaan yang dipelajari). Musisi-musisi kita melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience); mereka punya KTP, tinggal di sini, tapi hatinya udah “lepas” dari negara. Mereka ngerasa, percuma diurus legalitasnya kalau ujung-ujungnya malah jadi sapi perah atau malah dikriminalisasi. Kekhawatiran yang cukup wajar sih saat sikonnya masih semrawut seperti kejadian diatas.
Pajak yang Mencekik, Elite yang “Budeg”, dan Kontrak Sosial yang Remuk
Sekarang kita masuk ke topik yang paling gampang bikin tensi naik: duit dan pajak. Memasuki tahun 2025 sampai awal 2026 ini, pemerintah udah naikin Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, ditambah pajak kendaraan dan PBB yang meroket di daerah. Respons rakyat? Jelas ngamuk.
Kemarahan ini bukan sekadar karena dompet makin tipis, tapi karena adanya fenomena Relative Deprivation (deprivasi relatif). Gampangnya gini: kamu disuruh ikat pinggang bayar pajak mahal, tapi di saat yang sama kamu disuguhi berita anggota DPR dapet kenaikan tunjangan Rp 50 juta sebulan. Udah gitu, bukannya bikin tenang, politisi macam Ahmad Sahroni malah sempet ngatain pengkritik sebagai “orang bodoh”, sementara elit lain seperti Eko Patrio, bikin konten parodi yang minim empati. Wajar kalau rakyat ngerasa elitnya lagi “budeg” alias putus urat empatinya (elite disconnect).
Yang bikin makin miris, angka belanja perpajakan (tax expenditure) tahun 2025 itu nyentuh Rp 515 triliun, tapi tebak lari ke mana? Mayoritas malah buat manjain industri-industri besar, bukan ke rakyat kecil. Padahal secara data, tax ratio (rasio penerimaan pajak) kita cuma di kisaran 10% dari PDB nominal, tapi tax gap (potensi yang ilang karena sektor bayangan/informal) masih sangat lebar. Artinya, yang dikejar-kejar terus ya kelas menengah yang udah taat pajak. Puncaknya meledak saat demonstrasi akhir 2025, di mana seorang driver ojol, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis aparat. Tragedi berdarah ini melahirkan tagar perlawanan #BayarPajakNanti. Meskipun kenyataan praktiknya boikot pajak itu susah (karena PPN nempel di berbagai barang minimarket), namun demikian, tagar itu adalah simbol hancurnya kepatuhan sukarela. Sosiolog Max Weber dulu pernah ngingetin: negara yang kuat itu butuh kepatuhan berbasis rasa percaya, bukan sekadar dipaksa. Kalau rakyat ngerasa dirampok secara legal demi lifestyle pejabat, jangan kaget kalau sentimen anti-pemerintah makin menebal, apalagi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) kita melorot lagi ke skor 34 (peringkat 109 dari 180 negara).
Gizi vs Edukasi: Dilema Nasi Kotak dan Masa Depan Otak
Masalah salah prioritas makin kerasa waktu kita ngomongin mega-project pemerintah saat ini: Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pimpinan Dadan Hindayana lewat Perpres 83/2024 dan Perpres 115/2025, program ini nargetin ngasih makan 82,9 juta orang. Anggarannya? Fantastis abis, sekitar Rp 71 Triliun di tahap awal 2025. Tujuannya sih mulia banget sebenernya, buat nurunin stunting yang sekarang ada di angka 19,8%.
Lalu, di mana masalahnya? Masalahnya duit Rp 71 Triliun itu “nyaplok” porsi besar (sekitar 10%-28%) dari mandat konstitusi 20% anggaran pendidikan. Gara-gara makan siang ini, kuota Program Indonesia Pintar (PIP) buat anak miskin turun dari 20,8 juta jadi 20,4 juta siswa. Yang paling bikin sedih, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS malah dipangkas drastis dari 577,7 ribu jadi cuma 477,7 ribu guru. Guru honorer yang gajinya cuma ratusan ribu per bulan, tunjangannya malah disunat! Gimana bisa ngajar dengan baik kalo dompet gurunya aja ngga “sehat”?
Lembaga macam Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung teriak kalau ini tuh “tipu-tipu” pemenuhan APBN. Di sini ada dilema filosofis yang dalem: Negara pilih mana, “ngisi perut” (jasmaniah) atau “mencerdaskan akal budi” (kognitif)?. Buat apa anak dikasih nasi kotak gratis tiap siang kalau kualitas gurunya merosot karena demotivasi, dan pas dia mau kuliah malah nggak bisa karena bantuan PIP-nya dipotong dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) makin gila-gilaan mahalnya?. Ini nutup harapan kelas bawah buat naik kelas (social mobility). Makanya, wajar publik parno dan curiga kalau program ini rawan banget dikorupsi broker lokal, apalagi kalau sampai ada kasus keracunan makanan.
Tumbal Megaproyek IKN: Jerit Tangis Suku Adat di Hutan Kalimantan
Krisis empati negara ini merembet sampai ke pedalaman Kalimantan Timur, tempat di mana Ibu Kota Nusantara (IKN) lagi dikebut. Kalau denger rilis pemerintah, narasinya cakep bener: progres IKN tembus 60% di 2026, kota cerdas, masa depan transformasi ekonomi.
Tapi coba tengok ke bawah. Suku Balik (di Pemaluan dan Sepaku) serta Suku Paser Maridan lagi ngadepin mimpi buruk. Tanah leluhur mereka, kebun-kebun mereka, mendadak lahannya dipantau drone atau dipasangi patok petugas proyek dengan plang “Lahan Mabes Polri” tanpa permisi yang layak, seperti yang dialami tokoh adat Darmawi dan Ibu Baniah. Otorita IKN sih bilangnya “nggak ada penggusuran”, tapi kenyataannya makam leluhur dan situs ritual sakral mereka, kayak Batu Tukar Nondoi dan Batu Badok hancur lebur digilas proyek bendungan Intake Sepaku.
Mereka yang dulunya bisa hidup mandiri nyari makan di hutan dan sungai, sekarang dipaksa masuk ke ekonomi transaksional di mana air minum aja harus beli. Sosiolog punya istilah yang ngeri buat ini: Internal Colonialism (Kolonialisme Internal). Ini adalah kondisi di mana suatu bangsa nggak dijajah oleh asing, tapi penduduk aslinya dijajah, dipinggirkan, dan ditindas oleh elit bangsanya sendiri atas nama “pembangunan nasional”.
Punya “Otak Teflon” di Balik Kemajuan: Mengapa Kita Selalu Negatif?
Nah, denger rentetan masalah di atas rasanya dada kita sesak, ya? Kayaknya Indonesia ini udah di ujung tanduk. Tapi stop bentar. Mari kita fair. Biarpun boroknya banyak, negara kita ini juga punya daftar rapor biru yang cukup baik sampai hari ini.
Ekonomi makro kita itu tumbuhnya tangguh di angka 5,03% (bahkan PDB kita capai Rp 22.139 triliun lho!). Angka kemiskinan berhasil ditekan turun ke 8,47%. Ekosistem GovTech digital kita juga lagi ngebut banget buat berantas birokrasi berbelit. Yang paling bikin kaget, survei kredibel dari GoodStats dan Indikator nunjukin kalau generasi muda justru ngasih tingkat kepercayaan tertinggi ke lembaga Mahkamah Agung (76,6%) dan TNI (75,11%). Kenapa MA? Karena transparansi peradilan lewat layanan e-Court sukses bawa perubahan positif yang nyata dan berdampak buat rakyat. Bahkan kepuasan mudik Lebaran tembus 85,3%!.
Pertanyaannya: Kalau data makronya bagus, stunting turun, kemiskinan turun, kenapa kita tetap feeling gloomy dan terus nyebut negara kita Konoha?
Nah, Ada sebuah fenomena yang namanya Negativity Bias (bias negativitas). Ibaratnya, otak manusia zaman purba itu berevolusi menyerupai Velcro (perekat kuat) buat nyimpen berita negatif, tapi menyerupai Teflon (panci licin anti lengket) buat nyimpen berita positif. Kenapa? Buat insting bertahan hidup. Saat kita denger info ojol mati ditabrak aparat atau musisi ditangkap, amygdala (pusat emosi di otak) kita langsung nyala terang benderang, jauh mengalahkan berita “PDB tumbuh 5 persen”. Ditambah lagi, algoritma medsos zaman now itu didesain dengan konsep Moral Outrage (kemarahan moral). Mesin tau kalau konten orang ngamuk itu gampang viral, di-like, dan di-retweet. Makanya, kita terus-terusan dijejali skandal demi skandal. Ada distorsi jarak yang jauh banget antara narasi statistik pemerintah dengan pengalaman nyata rakyat di jalanan. Makro ekonomi mungkin tumbuh, tapi dompet mikro rakyat tetap kempes. Pertumbuhan angka investasi puluhan triliun di Kaltara tidak lantas mengenyangkan perut seorang guru honorer yang tunjangannya disunat untuk program makan siang gratis (MBG). Masyarakat mengalami distorsi kognitif terhadap kebijakan pemerintah karena adanya jarak (gap) yang terlalu jauh antara narasi keberhasilan di media dengan rasa keadilan di jalanan. Kekecewaan psikologis masyarakat terjadi karena capaian infrastruktur fisik tidak mampu menambal defisit moralitas politik dan rasa keadilan yang terluka.
Exit, Voice, and Loyalty: Mengapa Netizen Memilih #KaburAjaDulu?
Untuk makin deep mahamin ini, kita bisa pinjem kerangka berpikir klasik dari sosiolog Albert O. Hirschman soal Exit, Voice, and Loyalty.
Secara simpel teorinya bilang: kalau layanan publik bobrok, warga punya dua jalan utama. Pertama, Voice (bersuara, protes, mengadu) buat perbaikin sistem. Kedua, kalau Voice itu dirasa percuma atau malah bahaya (karena takut dipenjara pakai pasal karet UU ITE, atau harus nunggu viral lewat tagar #NoViralNoJustice), ya orang bakal milih opsi Exit.
Exit ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa exit beneran kayak cari paspor luar negeri (kasus alumni LPDP tadi). Bisa exit profesional kayak musisi yang ogah berurusan sama legalitas negara. Atau yang paling sering kita lakuin: exit psikologis. Kita cenderung jadi apatis, capek demo (structural fatigue), dan memilih berlindung di balik meme “Konoha” atau ngetwit tagar #KaburAjaDulu. Di sinilah tingkat Loyalty atau kesetiaan kita pada janji kemerdekaan mulai luntur.
Nyala Terang di Akar Rumput: Bukti Bahwa Kita Masih Cinta
Sobat Kreator, kalau kamu memahami ini semua dan dibiarkan gitu aja, lelah struktural ini bisa berubah jadi kebencian pada diri sendiri (self-hatred). Tapi nyatanya, nggak gitu kan? Di saat perlindungan sosial negara begitu lambat, rakyat kita membuktikan resiliensinya lewat aksi solidaritas secara horizontal.
Coba liat gerakan “Warga Bantu Warga” atau inisiatif Jaring Solidaritas Sosial yang digagas sama aktivis Jaringan Resolusi 98 dan Koalisi Ojol Nasional (KON). Mereka urunan bagi-bagi sembako buat sektor informal yang kejepit himpitan ekonomi. Ini bukti gotong royong Pancasila itu riil ada di jalanan, nggak cuma di buku PPKn sekolahan. Lembaga sipil kayak Ombudsman terus kerja keras nampung 23.596 aduan rakyat di 2025. ICW dan Transparency International terus advokasi Open Government supaya anggaran publik diaudit. Secara filosofis, meme Konoha itu justru bukti otentik kalau kita belum apatis sepenuhnya. Orang nggak bakal repot-repot bikin pelesetan satir, bikin thread panjang di X, atau ngomel di kolom komentar kalau mereka udah bodo amat. Seperti kata pepatah yang relevan banget: “Cinta Indonesia itu nggak harus selalu gemes sama keindahannya. Kadang, cinta itu marah karena nggak tega lihat dia sakit”. Nasionalisme di era digital bukan lagi sekadar hormat bendera pas 17-an; tapi keberanian untuk mempertanyakan negara demi menagih janji keadilan. Inilah yang disebut dengan Patriotisme Kritis.
Merajut Ulang Kontrak Sosial yang Retak
Jadi, ke mana kita harus melangkah dari sini? Filsuf Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau pernah mengingatkan kita bahwa negara itu berdiri di atas “kontrak sosial”. Rakyat bayar pajak dan nyerahin kebebasannya, dengan syarat negara ngasih keadilan, keamanan, dan meritokrasi. Kalau kontrak ini dikhianati elite, wajar kalau cinta tanah air jadi layu.
Buat ngapus stigma Konoha ini, pemerintah nggak bisa cuma jualan angka statistik PDB. Harus ada “pertobatan institusional” lewat solusi yang konkret:
- Transparansi yang Radikal: Bukan cuma rilis pers dari menteri, tapi bikin dashboard realtime. Rakyat harus bisa akses data siapa vendor program Makan Bergizi Gratis (MBG), berapa harga lauknya, dan laporan keracunannya. Begitu juga buat royalti musisi (Sistem SILM/PDLM); musisi harus bisa audit laporannya langsung.
- Lindungi Jalur Voice (Aspirasi): Negara harus memperkuat platform pengaduan aman kayak SP4N-LAPOR!. Lebih dari itu, konsep hukum Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang melarang orang dipidana karena mengkritik demi hak publik, harus diperluas dari sekadar isu lingkungan hidup menjadi isu layanan publik umum. Stop kriminalisasi kreator dan pengkritik!.
- Keadilan Fiskal yang Rasional: Jangan adu domba gizi anak dan gaji guru. MBG harus tetap jalan sebagai support system kesehatan, tapi jangan berani-berani nyedot anggaran wajib (mandatory spending) 20% pendidikan. Pajak yang ditarik dari PPN 12% harus benar-benar kerasa feedback-nya di fasilitas publik, bukan di tunjangan dewan atau buat insentif korporat raksasa.
Dan buat kita masyarakat sipil, ini saatnya level-up! Jangan biarkan kelelahan bikin kita jadi anti-Indonesia. Boleh sinis, boleh nyindir pakai meme, tapi ubah kemarahan (outrage) itu jadi energi buat ngawasin kebijakan dan ngebantu sesama di akar rumput. Kita mencintai Indonesia bukan dengan menutup mata pada kebobrokannya, melainkan dengan mengakui semua kontradiksi itu secara jujur, lalu memilih untuk tetap memperbaikinya. Pada akhirnya, Sobat Kreator, Republik Indonesia ini adalah rumah besar kita yang sedang direnovasi. Mungkin debunya bikin batuk, dan tukangnya kadang korup nyolong semen dan ngulitin kabel tembaga. Tapi ini tetap rumah kita. Kita masih punya banyak banget chakra buat bertarung ngerubah negara Konoha ini jadi Indonesia yang beneran merdeka dan berkeadilan. Tetap kritis, tetap waras, dan mari kawal terus!
Sumber dan Referensi Bacaan:
- Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) oleh Transparency International mencatat penurunan skor Indonesia menjadi 34.
- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat stunting kita turun ke 19,8%.
- Data kemiskinan BPS per Maret 2025 yang sukses ditekan ke angka 8,47%.
- Buku Exit, Voice, and Loyalty (Albert O. Hirschman) yang membedah respon warga terhadap penurunan kualitas layanan publik.
- Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Perpres No. 115 Tahun 2025 mengenai kelembagaan dan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dasar hukum status kewarganegaraan ganda terbatas.
- Konsep Everyday Resistance dari buku Weapons of the Weak karya James C. Scott.
- Permenkum No. 27 Tahun 2025 tentang penguatan tata kelola Pusat Data Lagu/Musik dan royalti di Indonesia.
